Adang Daradjatun Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat

    Adang Daradjatun Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat
    Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun

    JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengusulkan agar masalah kemandekan proses eksekusi perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat ditarik kepusat untuk penyelesaiannya. Sebab pada prakteknya banyak eksekusi tidak bisa dijalankan karena terkendala masalah pengamanan dan biaya eksekusi.   

    "Kalau tadi kami dengar aspirasi masalah eksekusi ini hampir ada disemua jenis pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun Tata Usaha Negara yang membutuhkan eksekusi. Selama ini dari pihak pengadilan merasa jika sudah menjadi keputusan pengadilan maka telah memiliki kekuatan hukum bisa segera dieksekusi, tetapi disatu pihak ada lembaga yang mengatakan kita perlu biaya operasional juga untuk eksekusi putusan tersebut, " ungkap Adang saat mengikuti Kunker Komisi III DPR Rapat Kerja dengan Pengadilan Tinggi NTB di Kota Mataram, NTB, Rabu (20/7).   

    UPDATES.CO.ID
    market.biz.id UPDATES.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut Politisi F-PKS ini, sebaiknya masalah eksekusi putusan perdata ditarik ketingkat pusat agar Pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU bisa secara jelas mencantumkan aturan dan mekanisme dalam sebuah norma UU atau Peraturan Perundang-undangan.

    "Saya juga ingin menyampaikan apresiasi untuk  pengadilan tinggi NTB karena hasil diskusi tadi sangat terbuka dan jelas seperti apa yang kita harapkan, " terang Adang.   

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi NTB Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menjelaskan, mandeknya pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata di pengadilan Tinggi NTB terbesar adalah karena masalah pengamanan dan biayanya yang terlalu mahal.   

    "Kami telah mengidentifikasi permasalahan proses eksekusi perdara ini, diantaranya karena pemahaman aparatur keamanan terkait kewenangan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata. Kemudian juga tidak adanya standar biaya pengamanan eksekusi oleh aparatur keamanan, yang mengakibatkan biaya pengamanan eksekusi menjadi mahal. Terakhir, karena kemampuan membayar biaya pemohon pemohon eksekusi (pencari keadilan) rendah, sehingga pemohon eksekusi tidak melanjutkan permohonannya, " terang Pudjoharsoyo. (jka/aha) 

    WARTAKESEHATAN.CO.ID
    market.biz.id WARTAKESEHATAN.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    adang daradjatun dpr ri komisi iii pks
    Publikbali.com

    Publikbali.com

    Artikel Sebelumnya

    Buruan Daftar di Event Jonggol Adventure...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ray verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 55

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 72

    Registered: Nov 23, 2021

    Edi Purwanto

    Edi Purwanto verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 18, 2021

    Profle

    Ray verified

    Bali Putra Dewata  BB Agung Kuasai Group A Turnamen Pumek Cup 
    Sulinggih Jadi Korban, Investasi DOK Rugikan Ribuan Warga Bali
    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Tim Penyidik Kejari Buleleng Geledah Kantor LPD Anturan

    Rekomendasi

    Mengenal Pupuk Dasar Menanam Cabai Rawit
    Ingin Tau Sejarah AAU ?, Museum Karbol  Dibuka Untuk Umum 
    Ciptakan Bersih, Nyaman dan  Sehat, Babinsa Serta Warga Desa Penuktukan Karya Bakti  Bersama
    Cegah Virus PMK, Babinsa Banjar Kawal  Kegiatan Penyemprotan Kandang Ternak Warga
    Pembekalan Ibu Winayadhti Kanya Sena Menyambut HUT WARA Ke 59

    Ikuti Kami