Menkominfo: Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Alami Penurunan 74 Persen di Pulau Jawa dan Bali

JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan (prokes) dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi selama masa liburan Tahun Baru 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, mengatakan, penerapan prokes dan aplikasi Pedulilindungi merupakan bagian dari strategi mengantisipasi penyebaran varian COVID-19 Omicron di daerah.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Booster, Kapolri: Buruh Harus Dalam Kondisi Optimal dan Sehat Hadapi Omicron

“Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sangat penting sebagai bagian dari kedisiplinan yang menjadi kunci utama bagi kita dalam menangani pandemi COVID-19, ” ujar Menkominfo di Jakarta pada Jumat (31/1/2021).

Menurut Menkominfo, saat ini penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara mingguan mengalami tren penurunan ke level 74 persen di Kabupaten atau Kota di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Bahas Revisi RUU Praktik Kedokteran, Irma Chaniago Soroti IDI Sebagai Otoritas Tunggal

Oleh karena itu, Pemda diharapkan dapat memperkuat kembali penggunaan aplikasi PeduliLindungi di lokasi umum, termasuk sekolah dan kantor, sebagai salah satu sarana utama pengawasan dan antisipasi penyebaran COVID-19 di daerah.

"Pemerintah daerah juga harus terus mengaktifkan Satgas COVID-19 di tingkat desa dan kecamatan untuk mendisiplinkan 3T (tes, telusuri, dan tindak lanjut), " imbuhnya.

Baca juga: SPAM Batam Ikut Dalam Kegiatan Vaksin Tiga Pfizer Dewasa

Lebih lanjut Menkominfo mengatakan, upaya peningkatan kedisiplinan di daerah harus berjalan beriringan dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran varian Omicron secara luas.

Semua pihak diharapkan tetap menjaga kewaspadaan dan kedisiplinan, meski saat ini penyebaran varian Omicron di tanah air masih relatif rendah.

Baca juga: Bersinergi dengan Dinkes, Babinsa Sosialisasikan Bahaya Wabah Chikungunya

"Pemerintah sigap menyiapkan tujuh langkah antisipasi untuk menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron agar tidak meluas, " katanya.

Tujuh langkah antisipasi tersebut antara lain:

Baca juga: Puan Maharani: Harus Ada Strategi Matang Pencabutan PPKM Agar Tak Timbulkan Euforia

Pertama, tetap menerapkan kebijakan level pemberlakuan pembatasan kegiatan mayarakat (PPKM).

Kedua, menerapkan ambang batas 10 kasus per juta penduduk per hari (setara 2.700 kasus per hari) sebagai acuan level PPKM.

Ketiga, memperketat pembatasan jika kasus konfirmasi COVID-19 melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari.

Keempat, melakukan pengetatan saat tingkat rawat inap dan kematian nasional atau provinsi mendekati level 2 yang ditentukan.

Kelima, pemantauan mobilitas masyarakat di tempat wisata yang mengalami peningkatan selama Natal dan Tahun Baru.

Baca juga: Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal

Keenam, peningkatan cakupan vaksinasi, terutama di daerah yang capaian dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Ketujuh, rencana peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron meluas.

"Tujuh langkah antisipasi telah dibuat dengan harapan ketika kemungkinan terjadi lonjakan kasus, maka Indonesia akan siap menghadapinya, " tuturnya.(***)