Pangeran Kharul Saleh Dorong PPATK Tingkatkan Pemantauan Transaksi Mencurigakan

    Pangeran Kharul Saleh Dorong PPATK Tingkatkan Pemantauan Transaksi Mencurigakan
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Kharul Saleh saat rapat kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

    JAKARTA - Komisi III DPR RI, pada rapat kerja kali ini, menerima penjelasan Kepala PPATK terkait realisasi PNBP tahun 2021, target PNBP Umum tahun 2022, rencana penerimaan PNBP Fungsional tahun 2022, rencana kerja PPATK Tahun Anggaran 2022, dan Output Prioritas Nasional tahun 2022, serta akan melakukan pengawasan terhadap pencapaiannya. 

    Pada rapat kerja itu, Komisi III meminta PPATK untuk meningkatkan pemantauan transaksi mencurigakan. "Meminta PPATK untuk meningkatkan dan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi-transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme termasuk kejahatan terhadap lingkungan hidup serta kegiatan lain yang dapat mengganggu keuangan negara dan perekonomian nasional, " tandas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Kharul Saleh saat rapat kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). 

    ADV.CO.ID
    market.biz.id ADV.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Tak hanya itu Komisi III juga mendorong PPATK agar dapat memberikan kajian dan penjelasan lebih detail terkait usulan PPATK mengenai RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Di sisi lain Kepala PPATK Ivan Yustivandana, memaparkan urgensi dari RUU Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana.

    Ivan meminta RUU Perampasan Aset ini perlu segera dirampungkan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelematan aset. "Khususnya aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia serta aset yang terindikasi tindak pidana namun sulit dibuktikan pada peradilan pidana, " ungkapnya. 

    Menurut Ivan aset-aset yang gagal dirampas untuk negara tersebut berdampak pada status aset yang akan menjadi aset status quo. Hal itu akan sangat merugikan penerimaan negara, khususnya dari PNBP yang berasal dari penegakan hukum. Atas dasar itu, Ivan meminta dukungan Komisi III DPR RI untuk memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. (eko/aha)

    Pangeran Kharul Saleh DPR RI KOMISI III PAN
    Publikbali.com

    Publikbali.com

    Artikel Sebelumnya

    Isu Perbatasan Jadi Catatan Penting Komisi...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ray verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 55

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 72

    Registered: Nov 23, 2021

    Edi Purwanto

    Edi Purwanto verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 18, 2021

    Profle

    Ray verified

    Bali Putra Dewata  BB Agung Kuasai Group A Turnamen Pumek Cup 
    Sulinggih Jadi Korban, Investasi DOK Rugikan Ribuan Warga Bali
    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Tim Penyidik Kejari Buleleng Geledah Kantor LPD Anturan

    Rekomendasi

    Mengenal Pupuk Dasar Menanam Cabai Rawit
    Ingin Tau Sejarah AAU ?, Museum Karbol  Dibuka Untuk Umum 
    Ciptakan Bersih, Nyaman dan  Sehat, Babinsa Serta Warga Desa Penuktukan Karya Bakti  Bersama
    Cegah Virus PMK, Babinsa Banjar Kawal  Kegiatan Penyemprotan Kandang Ternak Warga
    Pembekalan Ibu Winayadhti Kanya Sena Menyambut HUT WARA Ke 59

    Ikuti Kami