Slamet: BLT Minyak Goreng Kebijakan Populis Tutupi Kegagalan Pengelolaan Pangan

    Slamet: BLT Minyak Goreng Kebijakan Populis Tutupi Kegagalan Pengelolaan Pangan
    Anggota Komisi IV DPR RI Slamet

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan, naiknya bahan pangan minyak goreng di awal Ramadan tahun ini tidak terlepas dari lemahnya sikap pemerintah terhadap para pengusaha. Menurutnya, pemerintah mempunyai kewenangan tetapi tidak di gunakan untuk menekan para pengusaha dalam memainkan harga. 

    "Stok menurut kementerian teknis cukup tetapi kenapa harganya naik. Kedua, rakusnya para pengusaha kita yang tidak mau berempati kepada kesusahan rakyat namun mereka hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja. Sehingga keduanya ini sangat klop yakni lemahnya pemerintah dan rakusnya para pengusaha sehingga membuat harganya menaik, " ujar Slamet dalam rilis medianya yang diperoleh Parlementaria, Senin (4/4/2022). 

    ZONE.CO.ID
    market.biz.id ZONE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Selain itu, lanjutnya, tidak adanya tindakan pemberian sanksi kepada Kementerian Perdagangan yang sangat kasat mata telah gagal menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan semakin menunjukkan lemahnya manajerial Presiden ditengah situasi yang tidak begitu kondusif. 

    "Seharusnya Presiden sudah me-resuffle Menteri perdagangan yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok, " tegas Slamet. Ia juga turut menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak goreng yang dinilainya sebagai kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengelola pangan.

    BLT Minyak goreng itu, Slamet menilai merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan. Dikatakannya, berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19, pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat.

    "Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain, misalnya gas dan BBM yang disaat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit, " tuturnya. (dep/aha) 

    SLAMET DPR RI KOMISI IV PKS
    Publikbali.com

    Publikbali.com

    Artikel Sebelumnya

    Agung Budi Santoso Apresiasi Layanan Jamkestama...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ray verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 55

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 72

    Registered: Nov 23, 2021

    Edi Purwanto

    Edi Purwanto verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 18, 2021

    Profle

    Ray verified

    Bali Putra Dewata  BB Agung Kuasai Group A Turnamen Pumek Cup 
    Sulinggih Jadi Korban, Investasi DOK Rugikan Ribuan Warga Bali
    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Tim Penyidik Kejari Buleleng Geledah Kantor LPD Anturan

    Rekomendasi

    Mengenal Pupuk Dasar Menanam Cabai Rawit
    Ingin Tau Sejarah AAU ?, Museum Karbol  Dibuka Untuk Umum 
    Ciptakan Bersih, Nyaman dan  Sehat, Babinsa Serta Warga Desa Penuktukan Karya Bakti  Bersama
    Cegah Virus PMK, Babinsa Banjar Kawal  Kegiatan Penyemprotan Kandang Ternak Warga
    Pembekalan Ibu Winayadhti Kanya Sena Menyambut HUT WARA Ke 59

    Ikuti Kami