Tarif PPN Naik 1 Persen, Fauzi Amro Minta Pemerintah Sosialisasi

    Tarif PPN Naik 1 Persen, Fauzi Amro Minta Pemerintah Sosialisasi
    Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro

    JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 menjadi 11 persen sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mulai efektif dilaksanakan 1 April 2022. Ia berharap pemerintah dapat mensosialiasikan kenaikan tarif itu.  

    "Itu adalah keputusan politik, setelah melalui proses kompromi antara Pemerintah dengan DPR-RI lintas fraksi di Komisi XI waktu pembahasan RUU HPP, " kata Fauzi dalam keterangan pers diterima Parlementaria, Selasa (6/4/2022). Ia merincikan sebelumnya pemerintah mengusulkan kenaikan PPN 12 persen, tapi setelah melalui proses diskusi panjang, akhirnya disepakati keputusan moderat yakni 11 persen.  

    "Fraksi Nasdem saat itu berupaya bertahan agar tidak ada kenaikan PPN, mengingat ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi COVID-19, sehingga kami menyarankan tidak dinaikan, " kata Fauzi. Akan tetapi, lanjutnya, penyusunan Undang-Undang ada proses politik dan kompromi didalamnya agar klausul tersebut bisa disepakati.  

    "Akhirnya antara pemerintah dan DPR menyepakati keputusan moderat atau titik temunya PPN naik 1 persen, dari 10 naik jadi 11 persen, " jelasnya. Maka dari itu, Fauzi berharap Pemerintah sebelum memugut PPN 11 persen perlu melakukan sosialisasi yang masif mengenai kebijakan tersebut dan UU HPP secara umum. 

    ZONATANI.ID
    market.biz.id ZONATANI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Selain itu, UU itu perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Juklak/Juknis melalui PP atau KMK/PMK atas UU HPP. Hal ini diperlukan untuk mendefinisikan secara detail atas bahan pokok dan penting untuk perubahan atau penambahan jenis barang kebutuhan pokok dan penting yang saat ini tidak/belum dikenakan PPN 11 persen, supaya masyarakat tidak kaget.

    Dia menambahkan, pemerintah juga perlu lebih arif dan bijkasana dalam menerapkan kebijakan UU, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat Pandemi COVId-19, terlebih belakangan ini harga barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, BBM mengalami kenaikan. 

    GO.WEB.ID
    market.biz.id GO.WEB.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Kalau PPN 11 persen dipaksakan dipungut pasti akan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah tidak terlalu memaksakan penerapan UU tersebut mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat COVID-19, " tandasnya. (ann/aha) 

    Fauzi Amro DPR RI KOMISI XI NASDEM
    Publikbali.com

    Publikbali.com

    Artikel Sebelumnya

    Dede Yusuf Dukung Usulan Royalti Ekonomi...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ray verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 55

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 72

    Registered: Nov 23, 2021

    Edi Purwanto

    Edi Purwanto verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 18, 2021

    Profle

    Ray verified

    Bali Putra Dewata  BB Agung Kuasai Group A Turnamen Pumek Cup 
    Sulinggih Jadi Korban, Investasi DOK Rugikan Ribuan Warga Bali
    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Tim Penyidik Kejari Buleleng Geledah Kantor LPD Anturan

    Rekomendasi

    Mengenal Pupuk Dasar Menanam Cabai Rawit
    Ingin Tau Sejarah AAU ?, Museum Karbol  Dibuka Untuk Umum 
    Ciptakan Bersih, Nyaman dan  Sehat, Babinsa Serta Warga Desa Penuktukan Karya Bakti  Bersama
    Cegah Virus PMK, Babinsa Banjar Kawal  Kegiatan Penyemprotan Kandang Ternak Warga
    Pembekalan Ibu Winayadhti Kanya Sena Menyambut HUT WARA Ke 59

    Ikuti Kami