Darori Wonodipuro Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal

    Darori Wonodipuro Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal
    Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti belum adanya penertiban kebun sawit ilegal yang berada di kawasan hutan oleh pemerintah dalam selama tujuh tahun terakhir. Padahal menurutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah jelas diatur berbagai aturan terkait perusakan hutan.

    Demikian disampaikan Darori dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan dengan Yayasan Auriga Nusantara; Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia; Yayasan World Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia; dan Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan UGM, terkait menerima masukan mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

    Americano espresso shot
    market.biz.id Americano espresso shot
    16% Rp 5.000
    Beli sekarang!

    "Ada 878 di 8 provinsi, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Riau, Jambi dan Jawa Barat, luasnya 8, 4 juta hektar kerugiannya kayunya saja hampir Rp220 triliun, ini sampai sekarang belum ada yang disentuh kenapa? ini pencucian perusahaan ini yang tadinya bermasalah diganti nama PT terus diminta pelepasan, " ungkap Darori.

    Lebih lanjut, Darori mengatakan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 ada sekitar 2, 9 juta hektar lahan ilegal yang juga belum ditindaklanjuti. Untuk itu, Darori meminta kepada penggiat, pemerhati lingkungan, akademisi untuk dapat mendorong penindakan dan penertiban kebun-kebun sawit ilegal yang merugikan negara.

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    "Nah yang menarik teman-teman, di Undang-Undang Cipta Kerja yang dulunya setiap perubahan kawasan hutan yang strategis harus persetujuan Komisi IV DPR RI itu dihapus, tolong nanti jangan sampai menyalahkan Komisi IV kok diem saja, kita tidak ada lagi pengawasan langsung menyetujui itu, itu ada pasalnya di Ciptakerja, " lanjut politisi Partai Gerindra ini.

    Selain itu, menurutnya munculnya kebun sawit ilegal dulu disebabkan karena otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh termasuk kehutanan di ranah kabupaten. Meski saat ini kewenangan telah ditarik ke tingkat provinsi, hal tersebut dinilai masih belum efektif. Sebab, di lapangan pengawasannya masih belum maksimal.

    WARTAMILITER.COM
    market.biz.id WARTAMILITER.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Sekarang, kewenangan ditarik provinsi, provinsi membentuk KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), tapi di lapangan tidak ada orang, di hutan lindung di Jawa maupun luar Jawa tambah hancur, karena tidak ada orang yang jaga. Ini faktalah, kita di Komisi IV mendorong kepada pemerintah apa yang harus dilakukan?" tegasnya.

    Sebelumnya, perwakilan WWF Nursyamsu menyampaikan temuan hasil investigasi di lapangan. Dari hasil investigasi, pada tahun 2019 mereka menemukan 43 perusahaan yang terbukti mengembangkan perkebunan sawit dalam kawasan hutan secara ilegal.  "Terbukti dari temuan - temuan kita, banyak perusahaan tidak hanya mengelola di HGU tetapi juga di luar HGU dan berada dalam kawasan hutan, " katanya.

    Selain itu, pihaknya menemukan bahwa setelah berlakunya UU Ciptakerja muncul beberapa perusahaan yang sebelumnya diduga ilegal berganti menjadi kelompok tani dan koperasi. "Ini yang sekarang terjadi, perusahaan yang tadi kami investigasi di tahun 2019 berubah menjadi papan informasi berupa kelompok tani dan koperasi. Jadi dari hasil peninjauan kami di lapangan banyak manuver pengguna pemodal/cukong/korporasi menjadi kelompok tani - koperasi, " ungkapnya.

    Untuk itu pihaknya mengusulkan perlunya transparansi publikasi data dan informasi kebun sawit yang terlanjur dalam kawasan hutan agar semua masyarakat tahu ada kebun sawit yang terlanjur dalam kawasan hutan. "Berkoordinasi dan pelibatan teknis dengan pemerintah daerah, berkolaborasi dengan CSO dan pihak terkait mulai dari pendataan hingga rekomendasi penyelesaian. Ini penting karena beberapa CSO bisa jadi memiliki data dan informasi, " jelasnya.

    Doppio espresso shot ganda
    market.biz.id Doppio espresso shot ganda
    16% Rp 7.300
    Beli sekarang!

    Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan, agar pemerintah tidak terkesan hanya memfasilitasi keterlanjuran kebun sawit dalam kawasan yang bukan masyarakat tempatan. "Sementara masyarakat tempatan yang dulu tidak ikut merambah kawasan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai terjadi konflik horizontal. Ketiga, perlu pengawasan semua pihak, karena ada potensi ruang terbuka praktik korupsi ketika menentukan skema penyelesaian, apakah 110A atau 110B, " tutupnya. (ann, bia/sf)

    Darori Wonodipuro GERINDRA DPR RI KOMISI IV
    Publikbali.com

    Publikbali.com

    Artikel Sebelumnya

    Julie Sutrisno Dukung Kebijakan KKP Dalam...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ray verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 55

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 10

    Registered: Apr 25, 2022

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 72

    Registered: Nov 23, 2021

    Edi Purwanto

    Edi Purwanto verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Sep 18, 2021

    Profle

    Ray verified

    Bali Putra Dewata  BB Agung Kuasai Group A Turnamen Pumek Cup 
    Sulinggih Jadi Korban, Investasi DOK Rugikan Ribuan Warga Bali
    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Tim Penyidik Kejari Buleleng Geledah Kantor LPD Anturan

    Rekomendasi

    Bongkar Kasus Brigadir J, Sekjen Gerakan Mahasiswa Kosgoro Apresiasi Kapolri
    Mengenal Pupuk Dasar Menanam Cabai Rawit
    Ingin Tau Sejarah AAU ?, Museum Karbol  Dibuka Untuk Umum 
    Ciptakan Bersih, Nyaman dan  Sehat, Babinsa Serta Warga Desa Penuktukan Karya Bakti  Bersama
    Cegah Virus PMK, Babinsa Banjar Kawal  Kegiatan Penyemprotan Kandang Ternak Warga

    Ikuti Kami